Home Analisa Naktuka Timor-Leste: Dari Tanah GPK Menjadi Tanah Sengketa

Naktuka Timor-Leste: Dari Tanah GPK Menjadi Tanah Sengketa

2363
0
Naktuka, iha Suco Bene Ufe, Posto Nitibe (gov.tl)

Naktuka adalah salah satu tanah batas Timor-Leste yang sebelumnya dipanggil tanah Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) oleh pendukung pro-Indonesia di batas Timor-Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT). GPK juga adalah sebutan yang kerapkali dipakai oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan para pendukung buta pro-Indonesia yang anti kemerdekaan Timor-Leste untuk memanggil para pendukung pro-kemerdekaan Timor-Leste selama 24 tahun aneksasi Timor-Leste oleh Indonesia. Kini Naktuka berubah nama menjadi tanah sengketa atau Naktuka akan hanya tinggal nama di peta Timor-Leste, tetapi pemiliknya adalah Indonesia.

Sebelumnya Naktuka tidaklah seterkenal sekarang. Selain daerahnya jauh dari Dili, Ibukota Timor-Leste, sekitar 300 kilometer jarak tempuh, juga Naktuka tidaklah memiliki ikon, baik tempat atau orang tertentu yang bisa menjadikan tempat tersebut sebagai referensi. Namun tidak demikian  di mata para akademisi, terlebihnya akademisi Indonesia, Naktuka sudah menjadi bahan studi mahasiswa universitas-universitas di Indonesia, juga para peneliti professional sejak awal restorasi kemerdekaan Timor-Leste, dan juga selama proses negosiasi batas darat kedua negara berlangsung.

Di Timor-Leste sendiri, nama Naktuka seketika menjadi dikenal di Dili ketika ada pemberitaan di media bahwa ada anggota TNI, sekitar 17 orang, berpakaian loreng dan lengkap dengan senjata perang memasuki Naktuka dan menghancurkan barang-barang di salah satu gudang milik Kementerian Pertanian Timor-Leste (berita Tempo Semanal, 2011). Dalam berita yang sama, diinformasikan bahwa TNI selalu melakukan provokasi di Naktuka dan masyarakat setempat mengaku tidak hidup tenang dengan kelakuan TNI yang menjaga batas teritori Indonesia di Oepoli. Sesudah kejadian tersebut, satu tahun kemudian (2012), muncul lagi pemberitaan di media lokal Timor-Leste bahwa salah satu Lia Nain (tokoh adat) Naktuka dibunuh saat tidur di gubuknya dekat perbatasan Indonesia-Timor-Leste. Kasus ini membuat tensi konflik antara masyarakat di perbatasan menjadi lebih panas. Kejadian ini diperparah dengan pembakaran rumah sawah milik penduduk Naktuka Timor-Leste oleh anggota masyarakat Oepoli yang dicurigai adalah mantan penduduk Timor-Leste yang mengungsi ke Oepoli setelah jajak pendapat bulan Agustus 1999.

Seperti daerah perbatasan di kebanyakan negara, situasai keamanan daerah perbatasan dibicarakan atau didiskusikan khalayak publik ketika ada kasus atau masalah di perbatasan. Setelah masalah mereda daerah batas pun dilupakan. Hal yang sama dihadapi oleh masyarakat Naktuka. Diskusi publik tentang daerah batas pun hanya sebatas soal keamanan perbatasan bukan soal kehidupan sosial masyarakat perbatasan. Publik tidak begitu tahu kalau anak-anak usia sekolah masyarakat Naktuka harus berjalan menempuh jarak 5 kilometer untuk bisa bersekolah di Citrana, dan juga untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan.  

Tetapi publik pasti tahu bahwa mayoritas penduduk Naktuka menhidupi diri mereka dari kegiatan pertanian. Tetapi barangkali publik tidak begitu mengetahui kalau penduduk Naktuka hanya bisa hidup dari kegiatan mengolah sawah dan tanah yang saat ini menjadi masalah, yang luasnya adalah sekitar 270 hektar lebih. Dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh team wartawan Neon Metin (neonmetin.info) dengan beberapa penduduk setempat mengatakan bahwa, “Naktuka itu tempat makan (“ami nia bikan”) dan tempat masak kami (“ami nia sanan”)”. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa jika penduduk setempat kehilangan Naktuka, maka secara otomatis mereka akan kehilangan kehidupan mereka.

Untuk saat ini masyarakat Naktuka dan juga Citrana pada umumnya hanya mengolah sawah mereka sekali setahun. Dari 270 hektar sawah yang ada jika diolah dengan baik dan dengan teknologi yang memadai maka satu hektarnya bisa menghasilkan 6 sampai 7 ton padi per-masa panen. Jumlah ini lebih dari memadai jika dikonsumsi sendiri, dan selebihnya bisa dijual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Menurut penduduk setempat sawah yang dipatok oleh Tim Negosiasi Timor-Leste dan Indonesia adalah sawah-sawah yang bersertifikat. Mantan Kepala Desa Bene Ufe, Simao de Carvalho menjelaskan bahwa di tahun 1984, Kepala Desa Jaime de Carvalho (Kepala Desa Bene Ufe jaman Timor-Timur Indonesia, mengajak masyarakat setempat membuka lahan sawah di Naktuka dan memberikan kesempatan kepada setiap keluarga untuk memiliki sawah disana. Hal itu dilakukan karena lahan di Naktuka memiliki tanah yang subur dan juga karena adanya kejelasan batas darat antara Desa Oepoli di bagian NTT dan Desa Bene Ufe di bagian Timor-Timur. Setelah mendapatkan sawah masyarakat setempat juga mengurus sertifikat sawah dan mereka mendapatkannya dari Departemen Pertanahan Timor-Timur. Ini adalah salah satu bukti yang sangat kuat bahwa tanah Naktuka, terlebih kawasan persawahan adalah milik masyarakat Naktuka, bukan orang-orang asli Oepoli. Tetapi sepertinya sertifikat yang menjadi bukti bahwa tanah sawah yang dimiliki oleh penduduk Naktuka Timor-Leste tidak dianggap oleh tim negosiasi Timor-Leste.

Penduduk setempat memiliki pengetahuan lokal yang kuat tentang tanah mereka, Naktuka, tetapi negara Timor-Leste tidak memakai pengetahuan lokal rakyatnya sebagai dasar untuk bernegosiasi. Biasanya pertimbangan etnografis dan atropologis juga informasi tentang kebudayaan setempat dibicarakan diawal pertemuan negosiasi atau dalam istilah metodologi negosiasi perbatasan negara disebut “Allocation”. Dari berbagai penelitian dan publikasi media di Indonesia, klaim Indonesia atas batas Indonesia dengan Timor-Leste sampai ke sungai Noelbesi (sungai baru) yang sekarang dan klaim ini didukung dengan berbagai studi versi Indonesia. Klaim pihak Indonesia ini ditentang penduduk setempat. Menurut mereka batas darat Timor-Leste dengan Indonesia adalah sungai Noelbesi lama atau Noemna, dimana patok (pillar) dari semen Portugal dan Belanda didirikan, dan patok-patok itu masih ada sampai saat ini. Selain itu mereka juga menunjukkan tempat ritual mereka dan juga kuburan yang menurut mereka adalah bukti bahwa tanah Naktuka adalah milik keturunan orang Naktuka sejak jaman nenek moyang.

Tim negosiasi Timor-Leste, yang dipimpin oleh Xanana Gusmao sepertinya setuju dengan klaim tim Indonesia atau tidak mampu memberikan argumentasi fundamental yang bisa menepis klaim pihak Indonesia. Contohnya, dari penjelasan Xanana saat bertemu dengan masyarakat desa Bene Ufe (1 Februari 2024), beliau katakan bahwa Xanana bertemu dengan Presiden RI kala itu, Susilo Bambang Yudhono, dan Susilo mengatakan kepada Xanana untuk memperhatikan soal orang Indonesia (Oepoli) yang tinggal di Naktuka dan juga bersawah di Naktuka. Pendapat yang sama juga disampaikan Xanana saat “seminar” tanpa sesi tanya-jawab yang diselenggarakan oleh Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor-Timur (DSMPTT) tanggal 16 Februari lalu. Pendapat ini ketika dikonfirmasikan oleh wartawan Neon Metin dengan beberapa anggota masyarakat Naktuka, mereka tidak setuju. Karena menurut mereka orang Oepoli tidak pernah memiliki sawah di Naktuka. Secara adat, menurut mantan Kepala Otoritas Rejional Oecusse-Ambeno, Arsenio Bano, tanah Naktuka dikasih saja ke orang Oepoli pun mereka tidak akan terima, karena secara budaya orang Oepoli menghormati saudara-saudara mereka di Naktuka.

Sekalipun ada kecurigaan besar bahwa Tim Negosiasi Timor-Leste telah menyerahkan 270 hektar sawah plus lahan subur lainnya, juga pemukiman penduduk di Naktuka kepada pihak Indonesia di saat negosiasi perbatasan darat RDTL – RI, tetapi hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh ketua Tim Negosiasi yang juga adalah Perdana Menteri Timor-Leste, Xanana Gusmao, dan Asisten Khusus Ketua Tim Negosiasi Batas Darat RDTL-RI, Roberto Soares. Berita-berita di media Indonesia di tahun 2019 baik itu berita resmi kementerian terkait Indonesia juga media mainstreaming lainnya sangat jelas, mereka memberitakan bahwa penentuan batas darat sudah selesai dan kedua belah pihak sudah menanda tanggani sebuah nota addendeum yang kemudian ditambahkan ke Provisional Aggreement tahun 2005.

Entah mengapa di tahun 2019 itu masyarakat Timor-Leste tidak begitu peduli dengan apa yang diberitakan di Indonesia. Kepedulian masyarakat Timor-Leste mulai muncul ketika ada informasi bahwa Tim negosiasi dari kedua negara telah mendirikan patok sementara atau ‘titik-titik koordinat’ yang nantinya akan menentukan perbatasan kedua negara. Soal pendirian patok-patok ini juga ada sedikit kejanggalan. Para pekerja yang mendirikan patok-patok tersebut disuruh menandatangani disclaimer atau semacam pernyataan, yang mana salah satu bunyi pernyataan tersebut adalah tidak boleh memberitahukan kepada orang lain soal patok-patok yang didirikan tersebut. Kalau memang negosiasi itu adalah proses sah yang dilakukan oleh perwakilan kedua negara dan hasil negosiasinya sudah dipublikasikan di tahun 2019 kenapa saat mendirikan patok menjadimpekerjaan rahasia? Dan kalau soal batas negara adalah soal kepentingan nasional negara kenapa harus dirahasiakan?

Masyarakat Naktuka memahami patok-patok yang didirikan itulah yang akan menjadi batas wilayah kedua negara. Tetapi menurut Ketua Tim Negosiasi Xanana juga Asisten Specialnya Roberto Soares bahwa patok-patok tersebut bukan untuk menentukan batas wilayah tetapi hanya sekedar ‘titik-titik koordinasi’ untuk mengetahui daerah persawahan, ladang dan pemukiman masyarakat. Menurut metodologi proses penyelesaian batas darat secara teoritis dan praktis ada 4 proses penentuan perbatasan darat, yakni allocation, delimitation, demarcation and administration. Kemungkinan kedua negara RDTL – RI telah melalui proses Allocation dan Delimitation dan pemberian patok-patok tersebut merupakan prosesu demarcation yang pada akhirnya akan dilengkapi dengan penandatangganan kesepakatan atau treaty yang menurut rencana Ketua Tim Negosiasi Xanana akan dilakukan tahun ini.

Demarcation sebagai teori adalah sebagai proses penentuan batas diatas tanah. Biasanya ini sebagai proses akhir dalam memberikan tanda batas ditempat yang ditentukan dan salah satu satu dari proses akhir ini adalah dengan mendirikan patok (pillar atau post), disertai penomoran dan direcord atau dicatat kedalam peta. Dari berita versi pemerintahan Timor-Leste yang dipublikasi 17 Oktober 2023 (http://timor-leste.gov.tl/?p=34778&lang=tp&n=1), Roberto Soares, mengatakan bahwa ada pertemuan Senior Official Council (SOC) di Nusa Dua, Bali, Indonesia, tempat yang sama saat pernyataan integrasi Timor-Timur ke Indonesia ditandatangani 48 tahun lalu. Di pertemuan tersebut Roberto mengatakan bahwa tim dari kedua negara bertemu untuk melanjutkan diskusi tentang segmen yang belum terselesaikan di Noel Besi – Citrana. Menurut Roberto setelah pertemuan tersebut kedua belah pihak akan melakukan persiapan teknis dan praktis untuk melengkapi demarkasi batas antara Timor-leste dan Indonesia di akhir tahun 2023.

Sebulan setelah pertemuan tersebut, tepatnya di pertengahan bulan November 2023, Roberto Soares Bersama tim dari Indonesia mendirikan 76 patok di area Naktuka. Setelah patok-patok tersebut ditancapkan di Naktuka SOC mengadakan pertemuan kembali di perbatasan darat Timor-Leste dan Indonesia pada tanggal 29 – 30 November 2023 (https://www.kemlu.go.id/dili/id/news/27418/pertemuan-special-senior-officials-consultation-perbatasan-darat-ri-rdtl-di-dili)  dan hasilnya adalah ada kesepakatan, tidak jelas kesepakatan apa, yang akan dituangkan ke dalam perjanjian batas darat.

Dari informasi yang diberitakan di akhir 2023 menunjukkan dengan jelas bahwa sudah ada kesepakatan akhir soal batas darat dan juga soal patok-patok di Naktuka. Tetapi ini sangat berlawanan dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Tim Negosiasi Xanana dan Asisten Roberto di ‘seminar-seminar’ di Dili. Keduanya berkali-kali mengatakan kalau negosiasi belum selesai dan mereka masih terus akan melakukan negosiasi untuk menyelesaikan sisa segmen yang belum disepakati.

Penduduk Naktuka, orang-orang sederhana yang akan mendapatkan dampak dari perubahan batas negara Timor-Leste dan Indonesia pasti tidaklah mengikuti secara dekat diskusi-diskusi orang ibukota Dili tetapi bagi mereka tanah Naktuka adalah tanah moyang mereka dan mereka akan tetap mengolahnya sekalipun harus kehilangan nyawa mereka. Tim wartawan Neon Metin menangkap sentimen cinta akan kehidupan dan cinta akan budaya penduduk setempat saat berada di Naktuka. Mereka juga masih ingat dengan jelas ditahun 1999, pasnya di bulan September, ketika para-militer Sakunar menyerang mereka dari Oepoli dan membakar harta kekayaan mereka. Mereka bertanya kenapa tanah yang dulu dikatakan sebagai tanah GPK, sekarang harus menjadi tanah sengketa? Kalau GPK itu adalah orang Timor-Leste maka tanah tersebut adalah milik kita, bukan milik Indonesia.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here