By Ato Lekinawa Costa
2. Gerakan Pembebasan, Identitas Kolektif, dan Paradoks Institusionalisasi
Keberhasilan sebuah gerakan pembebasan sering kali dipahami sebagai berakhirnya perjuangan politik. Pandangan tersebut berangkat dari asumsi bahwa tujuan utama gerakan adalah merebut kemerdekaan, menggulingkan rezim otoriter, atau mengakhiri pendudukan asing. Akan tetapi, literatur mengenai gerakan sosial menunjukkan bahwa kemenangan politik justru menandai dimulainya fase yang paling kompleks dalam kehidupan sebuah gerakan. Jika pada masa perlawanan tantangan utamanya adalah membangun solidaritas melawan musuh bersama, maka pada masa demokrasi tantangannya bergeser menjadi mempertahankan identitas kolektif ketika musuh tersebut tidak lagi ada.
Mukherji (1977) menjelaskan bahwa gerakan sosial bukan sekadar kumpulan individu yang memiliki kepentingan serupa, melainkan organisasi yang dipersatukan oleh tujuan bersama, sistem nilai, dan identitas kolektif. Identitas tersebut tidak hanya terbentuk melalui kesamaan ideologi, tetapi juga melalui pengalaman bersama menghadapi represi, pengorbanan, dan perjuangan. Dalam konteks gerakan pembebasan, identitas kolektif memperoleh kekuatannya dari keberadaan musuh eksternal yang secara jelas mendefinisikan siapa yang diperjuangkan, siapa yang dilawan, dan untuk tujuan apa perjuangan dilakukan.
RENETIL berkembang dalam kondisi seperti itu. Sebagai organisasi pelajar mahasiswa dan pemuda bawah tanah, identitas kolektifnya tidak dibangun di atas ambisi politik untuk menguasai negara, melainkan di atas komitmen moral terhadap pembebasan nasional. Para anggotanya berasal dari latar belakang politik, sosial, dan geografis yang berbeda, tetapi dipersatukan oleh satu tujuan yang melampaui seluruh perbedaan tersebut, yaitu mengakhiri pendudukan Indonesia dan memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Maubere. Dalam kondisi demikian, loyalitas kepada gerakan lebih dominan daripada loyalitas kepada organisasi politik mana pun.
Namun keberhasilan perjuangan mengubah seluruh struktur tersebut. Setelah kemerdekaan tercapai, tujuan yang selama ini menjadi sumber solidaritas bersama tidak lagi memiliki fungsi mobilisasi yang sama. Perjuangan memasuki babak baru yang jauh lebih kompleks, yakni bagaimana membangun negara yang demokratis, efektif, dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Persoalan politik tidak lagi berkisar pada kemerdekaan, tetapi pada pilihan-pilihan kebijakan mengenai pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, hubungan luar negeri, reformasi birokrasi, dan distribusi kekuasaan. Perbedaan pandangan yang dahulu ditunda demi perjuangan nasional mulai muncul sebagai konsekuensi alami kehidupan demokratis.
Perubahan tersebut menunjukkan hilangnya kerangka aksi kolektif, yaitu kerangka makna bersama yang sebelumnya menjelaskan mengapa anggota harus bertindak sebagai satu komunitas politik. Selama masa pendudukan, kerangka tersebut sangat jelas. Setiap tindakan memiliki orientasi yang sama, yaitu pembebasan nasional. Setelah kemerdekaan, kerangka itu kehilangan daya jelasnya. Demokrasi tidak lagi menyediakan satu tujuan tunggal yang dapat menyatukan seluruh anggota gerakan. Sebaliknya, demokrasi justru membuka ruang bagi munculnya berbagai pilihan politik yang sama-sama sah dan saling berkompetisi.
Banyak literatur tentang identitas kolektif memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai situasi tersebut. Identitas kolektif bukanlah warisan yang bersifat permanen, melainkan hasil dari proses negosiasi sosial yang terus berlangsung. Sebuah gerakan hanya dapat mempertahankan identitasnya apabila terus menerus mendefinisikan ulang siapa dirinya, apa tujuan perjuangannya, dan mengapa para anggotanya masih perlu bertindak secara kolektif. Ketika proses redefinisi tersebut gagal dilakukan, identitas kolektif secara perlahan akan digantikan oleh identitas-identitas lain yang lebih relevan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam konteks RENETIL, identitas baru tersebut hadir dalam berbagai bentuk. Sebagian anggota menjadi politisi dan mengembangkan loyalitas kepada partai politiknya. Sebagian menjadi pejabat negara dengan tanggung jawab birokrasi yang berbeda. Sebagian memilih jalur akademik, media, organisasi masyarakat sipil, maupun sektor swasta. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi yang wajar dari demokrasi. Namun pada saat yang sama, perubahan itu memperlihatkan bahwa identitas sebagai anggota partai, pejabat negara, profesional, atau birokrat secara bertahap menjadi lebih dominan dibandingkan identitas sebagai bagian dari organisasi gerakan pembebasan.
Fenomena tersebut mencerminkan transformasi yang hampir selalu dialami gerakan pembebasan ketika memasuki fase institusionalisasi. Tejerina (2018) menunjukkan bahwa demokratisasi mengubah fungsi gerakan sosial. Organisasi yang sebelumnya bertugas menekan negara kini menghadapi pilihan baru: menjadi bagian dari negara, tetap berada di masyarakat sipil, atau mencoba menjalankan kedua peran tersebut secara bersamaan. Tidak semua gerakan mampu melewati proses ini dengan baik. Sebagian berhasil mentransformasikan nilai-nilai perjuangannya ke dalam institusi negara, tetapi sebagian lainnya justru mengalami apa yang dapat disebut sebagai asimilasi institusional, yaitu ketika logika birokrasi, politik partai, dan kepentingan organisasi negara secara perlahan menggantikan logika perjuangan yang dahulu menjadi dasar identitas gerakan.
Pengalaman perjuangan reformasi di berbagai negara dan juga perjuangan pembebasan nasional menunjukkan bahwa anggota kunci organisasi gerakan berpotensi berkembang dan menjadi elite baru. Elite tersebut pada awalnya muncul untuk menjalankan fungsi organisasi secara lebih efektif. Namun seiring waktu, mereka mengembangkan kepentingan institusional yang berbeda dengan kepentingan awal organisasi. Dalam konteks gerakan pembebasan, transformasi dari pemimpin gerakan menjadi elite negara bukanlah penyimpangan yang bersifat individual, melainkan konsekuensi struktural dari proses pelembagaan kekuasaan.
Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa keberhasilan sebuah gerakan memasuki pemerintahan tidak selalu diikuti oleh keberhasilan mentransformasikan negara. Ketika mantan aktivis menjadi menteri, anggota parlemen, jaksa, hakim, atau pejabat publik, mereka tidak lagi bekerja dalam logika gerakan sosial, melainkan dalam logika institusi negara yang diatur oleh prosedur birokrasi, kompromi politik, pembagian kewenangan, dan kepentingan koalisi. Dengan kata lain, mereka tidak hanya mengubah negara, tetapi juga diubah oleh negara.
Di sinilah paradoks utama gerakan pembebasan muncul. Selama masa perjuangan, organisasi memperoleh kekuatan karena berada di luar negara dan mampu mengkritik kekuasaan. Setelah kemerdekaan, organisasi justru menghadapi dilema baru ketika para anggotanya menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri. Pertanyaan yang kemudian muncul bukan lagi apakah mereka masih setia kepada cita-cita perjuangan, melainkan apakah institusi negara mampu menyerap nilai-nilai perjuangan tanpa menghilangkan karakter transformasional gerakan?
Persoalan utama yang dihadapi RENETIL setelah kemerdekaan bukanlah fakta bahwa para anggotanya tersebar di berbagai partai politik atau lembaga negara. Dalam demokrasi, pluralisme politik merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah apakah setelah tujuan historisnya tercapai, RENETIL berhasil membangun identitas kolektif baru yang tetap memberikan alasan bagi para anggotanya untuk bertindak sebagai sebuah komunitas moral, melampaui loyalitas terhadap partai, jabatan, maupun institusi tempat mereka bekerja. Tanpa identitas baru tersebut, sejarah perjuangan akan tetap dikenang, tetapi kapasitas gerakan untuk memengaruhi arah demokrasi secara kolektif akan semakin berkurang, bahkan hilang.
