By Ato Lekinawa Costa
Dulu, ASEAN bungkam saat Timor-Leste berjuang untuk merdeka. Kini, organisasi yang sama bersiap menyambutnya sebagai anggota ke-11. Sejarah seolah menulis ulang dirinya sendiri, dari diam yang penuh kompromi menuju harapan akan suara yang berani.
Dari Pinggiran ke Pusat Sejarah
Timor-Leste akhirnya akan bergabung dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) beberapa hari lagi. Momen ini bukan sekadar perluasan organisasi regional, tetapi penutup sebuah lingkaran sejarah yang panjang. Kisah ini bermula dengan kompromi moral dan sikap ambigu ASEAN selama perjuangan panjang rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri di bawah pendudukan Indonesia.
Selama lebih dari dua dekade, prinsip utama ASEAN tentang non-interference (tidak ikut campur tangan) menjadi perisai sekaligus alasan politik bagi Indonesia untuk mempertahankan klaimnya atas Timor Timur. Prinsip yang semula dimaksudkan untuk menjaga stabilitas regional justru berubah menjadi pembenaran atas kebisuan terhadap penderitaan rakyat di bawah pendudukan militer. Kini, saat ASEAN bersiap membuka pintu bagi Timor-Leste, pertanyaannya adalah: apakah ASEAN telah belajar dari masa lalunya, atau masih terjebak dalam doktrin lamanya sendiri?
ASEAN dan Kebijakan Diam Soal Timor-Leste
Ketika Indonesia menginvasi Timor-Leste pada Desember 1975, para pendiri ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, memilih diam. Tak ada kecaman, tak ada seruan menahan diri. Isu ini dianggap sebagai urusan dalam negeri Indonesia, sejalan dengan doktrin ASEAN Way yang baru disepakati saat itu.
ASEAN waktu itu masih muda dan rapuh. Fokus utamanya adalah stabilitas kawasan, terlebih menahan berkembangnya gerakan kiri, serta solidaritas di antara para anggotanya. Menghadapi Indonesia, negara terbesar sekaligus penggerak utama organisasi, dianggap berisiko bagi anggota ASEAN dan bisa memecah kesatuan yang baru saja terbangun. Bahkan, beberapa negara anggota memberikan dukungan penuh kepada Jakarta. Filipina dan Thailand menolak kelompok solidaritas pro-kemerdekaan untuk mengadakan pertemuan di wilayahnya. Ada pesan tersirat bahwa stabilitas dianggap lebih penting daripada keadilan.
Dalam masa pendudukan yang panjang itu, ASEAN berperan sebagai pelindung diplomatik bagi Jakarta. Organisasi ini secara aktif membantu agar isu Timor-Leste tidak dibahas di forum internasional. ASEAN bahkan menekan negara-negara Barat agar melemahkan resolusi hak asasi manusia di PBB, dan mencoba menghapus pembahasan sama sekali dengan dalih non-interference.
Thailand setiap tahun mengajukan mosi untuk menunda debat tentang Timor-Leste agar pembahasannya terbatas pada pertemuan bilateral antara Portugal dan Indonesia yang tak pernah menghasilkan apa pun. Malaysia bahkan pernah berusaha menghapus resolusi tahunan PBB pada 1993 dengan alasan bahwa hal itu melanggar prinsip Piagam PBB tentang tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
Keberhasilan terbesar ASEAN terjadi di tingkat antar-kawasan. Dalam KTT ASEAN tahun 1994 dan 1996, Malaysia dan anggota lainnya menggagalkan upaya Portugal membawa isu Timor-Leste ke agenda dialog ASEAN–Eropa (ASEM dan APEC). Secara keseluruhan, ASEAN kala itu lebih memilih menjaga harmoni regional ketimbang menegakkan keadilan. Prinsip non-interference menjadi tameng untuk menolak realitas penderitaan rakyat Timor-Leste.
Reformasi Indonesia dan Babak Baru ASEAN
Perubahan besar datang dari dalam Indonesia sendiri. Runtuhnya rezim Soeharto pada 1998 membuka era Reformasi. Presiden B. J. Habibie, di tengah tekanan pro-demokrasi dan perubahan geopolitik, mengambil langkah bersejarah dengan mengizinkan referendum yang diawasi PBB pada 1999. Hasilnya jelas, 78 persen rakyat Timor-Leste memilih merdeka, meski diikuti kekerasan brutal. Kali ini, prinsip non-interference ASEAN tidak lagi relevan. Tekanan internasional memaksa ASEAN untuk bertindak. Beberapa negara anggota, seperti Thailand, Filipina, dan Malaysia turut mengirim pasukan dan pengamat internasional untuk membantu proses perdamaian.
Dari sinilah arah ASEAN mulai berubah. Dari pelindung diam, menjadi mitra dalam membangun perdamaian. Ketika Timor-Leste meraih kemerdekaan pada 2002, negara-negara ASEAN segera membuka hubungan diplomatik. Sembilan tahun kemudian, Dili resmi mengajukan permohonan keanggotaan ASEAN, sebuah langkah simbolis yang mengubah statusnya dari korban kebisuan menjadi peserta aktif diplomasi regional.
Meski prosesnya berjalan lambat karena kekhawatiran atas kapasitas institusional dan ekonomi yang rapuh, Timor-Leste menunjukkan ketekunan luar biasa. Kini, dengan roadmap yang disepakati dan aksesi penuh yang diharapkan terjadi beberapa hari mendatang, ASEAN akhirnya menyambut negara yang dulu diabaikannya.
Simbolisme dan Ironi Kunjungan Anwar Ibrahim
Beberapa minggu lalu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melakukan kunjungan resmi ke Dili, sebuah langkah diplomatik sarat makna. Hampir tiga dekade lalu, ketika masih menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Anwar membela keputusan pemerintah Malaysia untuk menutup Asia-Pacific Conference on East Timor (APCET II) di Kuala Lumpur, yang saat itu menimbulkan kecaman luas. Polisi menyerbu lokasi konferensi dan menangkap aktivis solidaritas atas tekanan dari Jakarta.
Saat itu, Anwar berdiri berdampingan dengan Presiden José Ramos-Horta dan berkata, “Aksesi Timor-Leste ke ASEAN hanya masalah waktu. Kita akan merayakannya pada Oktober 2025.” Sejarah memang punya caranya sendiri untuk berputar penuh lingkaran.
Dilema Abadi ASEAN
Namun, apakah ASEAN benar-benar telah berubah? Prinsip non-interference masih menjadi DNA politiknya. Prinsip itu membuat ASEAN tak berdaya menghadapi krisis Myanmar, berhati-hati terhadap Laut Cina Selatan, dan enggan menindak isu hak asasi manusia di kawasan.
Ada dual hal yang kemungkinan terjadi setelah Timor-Leste menjadi anggota penuh ASEAN: memperkuat konservatisme ASEAN, atau justru mengguncang doktrinnya dari dalam.
Sebagai negara demokrasi termuda di Asia Tenggara, Timor-Leste membawa sesuatu yang belum dimiliki ASEAN: kejelasan moral. Rakyatnya tahu bagaimana rasanya menjadi korban keheningan regional. Mereka memahami bahwa stabilitas tanpa keadilan hanya memperpanjang penderitaan.
KTT ASEAN yang akan berlansung beberapa hari lagi, bukan hanya acara seremonial bagi Dili, tapi ujian moral bagi seluruh kawasan. Apakah ASEAN akan menjadi komunitas sejati, bukan sekadar klub diplomatik? Jika ASEAN ingin relevan di abad ke-21, ia harus berani melampaui prinsip lama dan mengakui kesalahan masa lalu.
Perjalanan Timor-Leste dari pendudukan menuju keanggotaan ASEAN adalah cerminan perjalanan Asia Tenggara itu sendiri, dari ketakutan kolonial menuju kesadaran regional. Kegagalan moral ASEAN di tahun 1975–1999 memang tak bisa dihapus, tetapi masih bisa ditebus. Ironisnya, negara yang dulu dibungkam kini justru bergabung dengan organisasi yang dulu menutup telinga terhadap penderitaannya.
Apakah aksesi Timor-Leste ke ASEAN menjadi penutup bab atau awal transformasi, tergantung pada keberanian ASEAN sendiri. Karena pada akhirnya, kredibilitas ASEAN tidak lagi diukur dari diamnya melainkan dari keberaniannya untuk bersuara soal ketidakadilan yang dialamai orang-orang di kawasan ini.
