By Ato Lekinawa Costa
- Ketika Musuh Bersama Menghilang: Krisis Identitas Gerakan Pembebasan
Sejarah menunjukkan bahwa memenangkan perjuangan politik tidak selalu berarti memenangkan perjuangan membangun negara. Banyak gerakan pembebasan berhasil mengakhiri kolonialisme, pendudukan asing, atau rezim otoriter, tetapi kemudian menghadapi kesulitan yang sama besarnya ketika memasuki arena pemerintahan. Pada fase perlawanan, gerakan memperoleh legitimasi dari kemampuannya menentang ketidakadilan dan memobilisasi masyarakat di sekitar tujuan bersama. Namun setelah kemerdekaan tercapai, tantangan berubah secara fundamental. Musuh bersama menghilang, struktur politik berubah, dan organisasi yang dahulu berada di luar negara justru menjadi bagian dari negara itu sendiri. Dalam konteks tersebut, pertanyaan yang muncul bukan lagi bagaimana merebut kekuasaan, melainkan bagaimana menggunakan kekuasaan untuk mempertahankan cita-cita perjuangan.
Paradoks ini merupakan salah satu persoalan yang paling sedikit dibahas dalam literatur mengenai gerakan pembebasan. Sebagian besar kajian lebih banyak menjelaskan mengapa gerakan muncul, bagaimana gerakan memobilisasi massa, atau mengapa gerakan berhasil mencapai kemenangan politik. Sebaliknya, relatif sedikit perhatian diberikan pada apa yang terjadi setelah kemenangan itu dicapai. Apakah keberhasilan memasuki negara berarti keberhasilan mentransformasikan negara? Ataukah justru negara yang secara perlahan mentransformasikan para mantan pejuang?
Pertanyaan tersebut sangat relevan untuk memahami perjalanan Resistência Nacional dos Estudantes de Timor-Leste (RENETIL). Sebagai organisasi pemuda, pelajar da mahasiswa, RENETIL memainkan peranan penting dalam memperluas perjuangan kemerdekaan ke berbagai kota di Indonesia pada akhir 1980-an dan 1990-an. Organisasi ini tidak hanya membangun jaringan mahasiswa Timor-Leste, tetapi juga berhasil menjalin solidaritas dengan gerakan demokrasi Indonesia serta memperkenalkan persoalan Timor-Leste kepada masyarakat internasional. Berbeda dengan organisasi politik yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, RENETIL lahir sebagai gerakan moral dan intelektual yang memobilisasi mahasiswa atas dasar cita-cita pembebasan nasional.
Lebih dari dua dekade setelah kemerdekaan, situasi tersebut berubah secara drastis. Banyak mantan anggota RENETIL kini menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, parlemen, lembaga penegakan hukum, universitas, media, organisasi masyarakat sipil, maupun sektor swasta. Mereka tersebar di hampir seluruh spektrum politik Timor-Leste. Sebagian menjadi menteri, sebagian menjadi anggota parlemen, sebagian memilih jalur akademik atau masyarakat sipil, sementara yang lain tetap aktif dalam media dan advokasi publik. Fenomena ini memperlihatkan keberhasilan generasi RENETIL memasuki institusi negara. Namun keberhasilan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan yang lebih mendalam: apakah keberhasilan individu-individu tersebut juga berarti keberhasilan mempertahankan identitas kolektif RENETIL sebagai gerakan pembebasan?
Pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika Timor-Leste menghadapi berbagai persoalan tata kelola pada era pasca-kemerdekaan. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini menghadapi tantangan berupa dugaan berkembangnya jaringan online scam, perjudian daring lintas negara, sengketa penggusuran, persoalan koordinasi antar-lembaga, serta meningkatnya kompleksitas kejahatan transnasional. Kasus-kasus tersebut tentu tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab satu institusi atau satu individu. Namun, secara sosial-politik, ia menjadi cermin bagi pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana negara yang dibangun oleh para mantan pejuang telah mampu mewujudkan tata kelola yang mencerminkan nilai-nilai yang dahulu mereka perjuangkan?
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan individu-individu anggota RENETIL. Pendekatan seperti itu justru akan mereduksi persoalan menjadi penilaian moral terhadap orang per orang. Sebaliknya, tulisan ini berusaha memahami fenomena tersebut sebagai persoalan transformasi gerakan sosial. Fokus utamanya bukan pada apakah seorang mantan aktivis berhasil atau gagal sebagai pejabat publik, melainkan pada bagaimana sebuah gerakan pembebasan mempertahankan identitas kolektifnya ketika para anggotanya telah menjadi bagian dari institusi yang dahulu mereka perjuangkan untuk dibangun.
Dengan menggunakan perspektif Mukherji (1977) mengenai gerakan sosia mengenai identitas kolektif dan dinamika politik, Tejerina mengenai institusionalisasi gerakan sosial dan Zimmermann mengenai hubungan antara mobilisasi dan hasil politik tulisan ini berargumen bahwa krisis utama gerakan pembebasan tidak terletak pada perbedaan pilihan politik para anggotanya, tetapi pada kegagalannya membangun identitas kolektif baru setelah tujuan historisnya tercapai.
Dengan kata lain, persoalan terbesar RENETIL bukanlah karena para anggotanya memasuki partai-partai politik yang berbeda. Dalam masyarakat demokratis, pluralisme politik merupakan sesuatu yang wajar. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah apakah setelah kemerdekaan masih terdapat tujuan kolektif yang mampu mempersatukan mereka melampaui kepentingan partai, jabatan birokrasi, atau kompetisi elektoral. Jika tidak, maka identitas perjuangan secara perlahan akan digantikan oleh identitas institusional yang dibentuk oleh logika negara, birokrasi, dan politik elektoral.
